Masamba, nusaline.com
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan punya cara tersendiri dalam menjamin keselamatan kerja pada petugas pengawas lapangannnya.
Sejak Desember 2018 lalu, tenaga pengawas di 174 Desa Kelurahan ditambah 36 Panitia Pengawas di 15 Kecamatan di Lutra telah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.
Kebijakan tersebut diambil mengingat tingginya resiko kerja yang diemban oleh para petugas pengawas.
“Kami melihat risiko kerja teman-teman kita di bawah ini luar biasa berat, sehingga kami mengambil inisiatif bagaimana agar risiko itu bisa terminimalisir. Dan, alhamdulillah, saat kami tawarkan inisiatif ini, mereka (petugas pengawas) merespon positif,” kata Komisioner Bawaslu Luwu Utara yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Sriwati Sukma D, Sabtu (13/4/2019).
Selain inisiatif jaminan keselamatan kerja bagi para pengawas lapangan, pihak Bawaslu Lutra juga punya kebijakan bagi para jajaran staf dan panitia pengawasnya. Para panwas sepakat untuk menyisihkan sebagian dari honornya tiap bulan untuk dimasukkan dalam angsuran BPJS pensiun.
Koordinator Sekertariat Bawaslu Sulsel, Eka Erawati mengatakan kebijakan tersebut telah menjadi keputusan bersama dan telah dimusyawarahkan.
“Kebijakan ini kami rapatkan ditingkat pimpinan, setelah itu dibawa dan diputuskan bersama dalam forum musyawarah bersama. Setelah tugas mereka nanti selesai, mereka bisa terima semua dana yang disisihkan itu,” kata Eka sapaannnya.
Inisiatif yang dilakukan Bawaslu Lutra ini pun mendapat apresiasi dari Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad.
Menurut Saiful Jihad, inisiatif Bawaslu Lutra dalam menjamin keselamatan kerja para pengawasnya adalah wujud kepedulian lembaga terhadap pengawas pemilu.
“Ini hal yang sangat menginspirasi, patut kita apresiasi kepedulian teman-teman terhadap pengawas pemilu,” kata Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel ini usai menjadi pemimpin upacara pada Apel Siaga Pengawasan Pemilu di Lapangan Taman Siwa, Kabupaten Lutra.
Apalagi kata Saiful, tugas-tugas penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU tidak mudah. “Kegiatan pengawasan adalah aktivitas yang punya banyak resiko dan tantangan. Jadi memang perlu ada perlindungan saat melakukan kegiatan pengawasan di lapangan,” kata Saiful.(usm)