Menkes Setujui PSBB Kota Makassar, Ini Harapan FORGAME SC UMI

Makassar, nusaline.com–Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto telah menyetujui pengajuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Persetujuan PSBB di Kota Makassar dibuktikan dengan keluarnya SK Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang penetapan Pembatasan sosial Berskala besar di wilayah kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk Percepatan penanggulangan COVID-19, SK tersebut dikeluarkan pada tanggal 16 April 2020

Bacaan Lainnya

Menanggapi persetujuan PSBB di Kota Makassar, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar yang tergabung dalam Organisasi Front Gerakan Mahasiswa Ekonomi Study Club ( FORGAME SC ), Achmad Dizza Yusran Selaku Ketua umum FORGAME SC (2019-2020), berharap agar pemerintah memerhatikan dampak PSBB Sebelum diberlakukan, begitu juga dengan proses sosialisasinya ke masyarakat.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar untuk memerhatikan dampak dari pemberlakuan PSBB terhadap masyarakat, pemberlakuan PSBB di Kota Makassar sangat berpengaruh terhadap perekonomian Masyarakat terutama pada Masyarakat Menengah Kebawah,”ungkap Yusran, di Makassar, Sabtu(18/04/20).

Lebih lanjut, Yusran menyampaikan bahwa mereka sepakat diberlakukannya PSBB di Kota Makassar sebagai percepatan penanggulangan Covid-19.

“Kami sepakat dengan diberlakukannya PSBB Sebagai percepatan penanggulangan COVID-19, akan tetapi Pihak Pemerintah juga sekiranya bisa menghadirkan solusi atas dampak pemberlakuan PSBB yang tentunya akan mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Menengah kebawah, apalagi menjelang Bulan Suci Ramadhan kebutuhan masyarakat tentunya meningkat,”ujarnya.

Ia berharap, agar pemerintah dapat mengantisipasi kelangkahan kebutuhan pokok masyarakat ketika PSBB telah diberlakukan.

“Jika betul PSBB akan diberlakukan pada awal ramadhan, kami berharap agar pemerintah mempersiapkan bahan pangan secara cepat dan terukur agar masyarakat tak kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan, langkah ini menjadi solusi tepat dalam mengantisipasi kelangkahan kebutuhan pokok masyarakat, “tutupnya.

Tinggalkan Balasan