BKD Magangkan 23 Ribu Honorer, Rahman Pina: Itu Ngawur

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Rahman Pina

Makassar, Nusaline.com – Komisi A bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, menyoroti terkait kebijakan baru dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, yang mengubah status pegawai honorer menjadi pegawai magang.

“Jadi ini BKD sebaiknya tidak selalu membuat kegaduah, sudah kegaduhan terkait mutasi, kemudian soal surat yang salah ketik, sekarang lagi membangun narasi soal magang itu tidak tepat,” kata wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Rahman Pina, di Kanto DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Senin (02/03/2020).

Bacaan Lainnya

Pria yang kerab disapa RP tersebut mengataka bahwa magang itu identik dengan orang kuliah yang sedang menjalani pelatihan kerja. Sementara kata dia, tenaga honorer adalah orang yang telah bertahun-tahun menjadi tenaga kontrak di instansi pemerintahan.

“Ini saya rasa narasi yang tidak tepat mestinya cari kata-kata yang pas, yang kemudian tidak membuat 23 ribu pegawai kontrak kita itu menjadi resah,” ucapnya.

“Kalau magang itu identik dengan orang yang baru belajar, magang itu identik dengan orang yang pra kerja, orang yang belum tahu apa, orang yang baru belajar, inikan tidak benar,” tambah RP.

Ia menjelaskan, seharusnya apa yang ada sekarang itu dilanjutkan dan mencarikan definisi kata yang tepat, agar biaya yang telah disediakan untuk para tenaga kontrak tersebut tidak ditiadakan.

“Ini kan negara hadir untuk memberikan pekerjaan kepada warganya, mensejahterakan warganya bukan kemudian membangun narasi-narasi baru yang kemudian membuat pegawai kita sudah bekerja tenang kemudian menjadi galau, tidak tenang kemudian tidak jelas arahnya kemana,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan