Jakarta, nusaline.com
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid tak masalah jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan mengganti sistem ujian nasional (UN) pada tahun 2021. Namun ia mengingatkan Nadiem agar tidak menghilangkan pendidikan Pancasila.
“Yang penting Pancasila jangan dihapuskan. Yang penting, kalau dari sisi MPR ya, UN itu kan soal sistem saja untuk menilai seberapa berhasil dari ujian itu. Tapi kalau yang menjadi tugas MPR, saya berharap Pak Nadiem juga peka untuk memasukan Pancasila dan kebangsaan dalam kurikulum. Itu aja yang menjadi concern,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Menurut Jazilul, UN hanya alat untuk mengukur hasil belajar dan bentuknya bisa diganti apa saja. Dia sekali lagi meminta agar Nadiem tetap memperhatikan dan memasukkan pendidikan soal kewarganegaraan dan Pancasila dalam kurikulum.
“Soal UN atau tidak, nanti biar Komisi X sama Pak Nadiem yang membicarakan. Concern kami di MPR saya lihat pendidikan ini kaitannya dengan pendidikan kebangsaan, Pancasila ini perlu penguatan. Apa Pak Nadiem juga tidak berpikir itu?” ujar Jazilul.
“UN sudah dihapus, terus nggak ada lagi, terus di mana penguatan atau peran pendidikan dan kebudayaan dari sisi penguatan Pancasila. Itu aja pesan saya,” imbuh politikus PKB itu.
Sebelumnya, format Ujian Nasional 2020 akan menjadi yang terakhir. Nadiem mengungkap program pengganti ujian nasional yang akan mulai berlaku di 2021.
“Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan,” kata Nadiem saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).