Aliansi Mahasiswa Manggarai Barat Makassar Sikapi Persolaan Pulau Komodo

MAKASSAR,NUSALINE.COM,–Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan relokasi dan penutupan cagar Budaya Pulau Komodo sehingga menimbulkan reaksi dari organisasi daerah asal kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT.

Hal itu membuat Aliansi Mahasiswa Manggarai Barat (AMMAB) Makassar menggelar kegiatan Nonton Bareng Film Ata Komodo dan Dialog Pergerakan bertempat di Figor Cafe Jl. Abdullah dg.Sirua No.153. Makassar, Rabu (8/9/2021).

Dalam dialog tersebut menghadirkan
Albertus George, Eksponen Reformasi 98.
Albertus menyampaikan bahwa
Dari beberapa agenda reformasi yang masih belum di selesaikan oleh rezim yang berkuasa sekarang ini adala kebijakan reformasi agraria.

“Tujuan reformasi agraria adalah berorientasi kepada, Perlindungan  keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup,Jaminan hak asasi manusia, Keadilan ekologi penegakan hukum dan Pemberian sanksi hukum,”kata Albertus.

Lanjut Albertus, kemudian pada kondisi sekarang ini setelah reformasi cukup banyak konflik agraria yang terjadi dikarenakan pemangku kekuasaan yaitu rezim yang berkuasa belum menjadikan “reform agraria” sebagai agenda yang direalisasikan secara nyata dan kongkrit

“Kedua ada simbiosis mutualisme diantara kekuasaan penyelanggara pemerintah dengan corporasi sebagai pemilik modal untuk kepentingan kapitalisasi yang merugikan rakyat dan mengeksploitasi lingkungan hidup, “ujar Albertus

Kata Albertus, Ini bukan salah reformasi tetapi kekuasaan yang ada di pemerintahan masih terdapat sisa sisa orde baru dan kelompok politisi yang tidak konsisten melaksanakan agenda reformasi salah satunya reformasi agraria dengan beberapa agenda reformasi yang lain.

“Korelasi dengan membangun pergerakan adalah bukan sekedar aksi dan aksi tetapi tidak ada keberhasilan di dalam pergerakan karena pergerakan mahasiswa di lakukan hanya sekedar aksi tetapi tidak dilakukan dengan membangun pergerakan yang berkualitas yaitu memegang prinsip loyalitas, militansi, jujur, transparan dan konsistensi untuk melakukan advokasi serta aksi pergerakan jadi bukan sekedar aksi dan aksi, “jelas Albertus.

Lanjut Albertus, mengatakan bahwa solusi untuk relokasi dan penutupan cagar alam pulau komodo adalah membuat kebijakan untuk menghentikan rellokasi  dan membatalkan penutupan pulau komodo dan pencabut perijinan investor yang akan berinvestasi di pulau komodo.

“Secara esensial ada beberapa cara dengan menambah pendapatan negara dan daerah yaitu dengan memajukan BUMN dan membangun ekonomi kreatif kepada masyarakat di pulau komodo tidak harus bergantung kepada investor yang berdampak kepada kerusakan lingkungan hidup dan berdampak kepada pelanggaran hak asasi manusia,” tutur Albertus.

Tinggalkan Balasan